KISARAN — Kualitas birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan mendapat rapor hijau dari lembaga pengawas negara. Berdasarkan hasil penilaian Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara tahun 2025, standar pelayanan publik di daerah tersebut resmi menyandang predikat baik.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Herdensi, mengungkapkan bahwa penilaian tersebut bukan sekadar formalitas administratif. Tim pengawas turun langsung ke lapangan melalui skema survei masyarakat dan kegiatan Ombudsman On The Spot untuk memvalidasi kualitas layanan di titik-titik krusial.
Anggota Komisi II DPR RI, Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, menekankan bahwa predikat baik harus diikuti dengan inovasi teknologi. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas pelayanan saat ini sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah mampu mengadopsi sistem digital yang terintegrasi.
“Kita harus membiasakan diri dengan sistem pelayanan berbasis digital dan Satu Data agar pelayanan kepada masyarakat semakin mudah, efektif, dan berkualitas,” ujar Ahmad Doli Kurnia dalam diskusi publik di Kantor Kecamatan Kota Kisaran Timur, Jumat (08/05/2026).
Ia menambahkan, penerapan Satu Data sangat krusial untuk memangkas birokrasi yang berbelit. Dengan data yang terintegrasi antarinstansi, proses administrasi warga dipastikan menjadi lebih cepat dan tepat sasaran tanpa perlu pengulangan input data yang tidak efisien.
Merespons capaian dan arahan pusat, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin meminta seluruh jajaran camat, lurah, hingga kepala lingkungan untuk tidak berpuas diri. Ia menginstruksikan aparatur kewilayahan sebagai garda terdepan untuk memastikan masyarakat merasakan langsung kemudahan urusan administrasi.
Bupati menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemerintah kecamatan dan kelurahan yang telah berupaya memberikan pelayanan maksimal. Namun, ia memberikan catatan agar aspek keamanan dan kenyamanan warga saat mengurus dokumen tetap menjadi prioritas utama di setiap kantor pelayanan.
“Saya berharap seluruh aparatur pemerintahan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik agar masyarakat merasa aman, nyaman, dan mudah dalam mengurus berbagai keperluan administrasi,” tegas Taufik Zainal Abidin.
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh jajaran Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Asahan, para Kepala OPD, serta perwakilan masyarakat. Sinergi antara pengawas pusat, legislatif, dan eksekutif daerah ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern di Kabupaten Asahan.