SUMATERA UTARA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan kebijakan penyesuaian tarif Transjabodetabek mulai diterapkan bulan Juni 2026. Langkah ini menyasar beberapa rute, tidak terbatas pada satu koridor saja.
“Pada bulan-bulan ini kami akan memutuskan beberapa rute, bukan hanya Blok M ke Soekarno-Hatta, tetapi juga Transjabodetabek lainnya yang perlu penyesuaian,” ujar Pramono di Jakarta Timur, Jumat (5/6).
Salah satu yang menjadi fokus utama adalah rute SH2 yang melayani perjalanan dari Blok M menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Rute ini baru resmi beroperasi pada 12 Maret 2026 dan sejak awal dirancang untuk ditinjau tarifnya setelah tiga bulan berjalan.
Pemprov DKI memproyeksikan harga tiket untuk koridor bandara nantinya berkisar antara Rp10.000 hingga Rp15.000. Angka ini masih berupa proyeksi awal dan akan diputuskan dalam waktu dekat.
“Untuk tarif Transjabodetabek Blok M-Soekarno Hatta, segera akan kami putuskan,” kata Pramono.
Keputusan mengkaji ulang tarif didorong oleh besarnya komponen biaya operasional yang harus dipenuhi untuk mempertahankan standar layanan. Pramono merinci beberapa faktor yang membebani anggaran.
“Pertama, karena ini rutenya panjang, busnya baru dan khusus untuk itu, sehingga perlu biaya yang harus dikeluarkan, dan juga di Terminal 1, 2, 3 tentunya bus parkir itu nggak gratis, ada biaya-biaya yang harus ditanggung,” tegasnya.
Selama ini, Pemprov DKI menanggung subsidi yang terus membengkak untuk menjaga harga tiket tetap terjangkau. Namun, tekanan fiskal memaksa pemerintah untuk melakukan rasionalisasi harga secara bertahap.
Hingga saat ini, Pramono belum membeberkan secara spesifik rute-rute lain yang akan ikut mengalami perubahan harga tiket. Proses evaluasi masih berlangsung dan akan diumumkan setelah keputusan final diambil.
Penyesuaian tarif ini diperkirakan akan berdampak langsung pada pengguna setia Transjabodetabek, khususnya pekerja harian yang mengandalkan moda transportasi tersebut. Namun, pemerintah daerah menegaskan bahwa langkah ini diperlukan demi keberlanjutan operasional layanan.
Kebijakan ini menjadi ujian bagi Pramono yang baru beberapa bulan menjabat sebagai Gubernur DKI. Di satu sisi, ia harus menjaga stabilitas harga transportasi publik, di sisi lain, tekanan anggaran akibat subsidi yang tinggi tidak bisa dihindari.