JAKARTA — Pemerintah memprioritaskan percepatan pembangunan perumahan di Kepulauan Nias dengan menggenjot dua skema sekaligus: bantuan stimulan swadaya dan rumah subsidi. Langkah ini diambil setelah realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Pulau Nias tercatat terakhir pada 2022, sementara kebutuhan hunian layak masyarakat masih tinggi.
Berdasarkan rencana alokasi BSPS Tahun Anggaran 2026 di Provinsi Sumatera Utara, seluruh wilayah di Kepulauan Nias memperoleh peningkatan alokasi. Berikut rinciannya:
Dalam audiensi yang digelar di Ruang Menteri PKP, Wisma Mandiri, Jakarta, para kepala daerah menyoroti rendahnya minat pengembang membangun rumah subsidi di wilayah Nias. Salah satu faktor utama adalah tingginya biaya material dan konstruksi yang membuat harga rumah subsidi saat ini dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PKP meminta dilakukan kajian dan riset lebih lanjut sebagai dasar evaluasi kebijakan harga rumah subsidi di wilayah kepulauan dan daerah dengan karakteristik khusus. Potensi pengembangan perumahan di Nias sebenarnya cukup besar, didukung ketersediaan lahan dan kebutuhan hunian masyarakat yang masih tinggi.
Para kepala daerah menyambut baik dukungan pemerintah pusat tersebut. Bupati Nias Barat menyampaikan bahwa program BSPS diharapkan mampu membantu menurunkan angka kemiskinan yang masih berada pada kisaran 22 persen. Selain itu, sejumlah kepala daerah juga menyampaikan kebutuhan dukungan bagi kawasan pendidikan, penyediaan rumah layak huni, serta penanganan backlog perumahan di wilayah masing-masing.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian PKP dan BP Tapera akan melaksanakan sosialisasi program perumahan secara lebih intensif di Kepulauan Nias. Tujuannya agar masyarakat dapat memanfaatkan berbagai skema bantuan dan pembiayaan yang telah disediakan pemerintah.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan akan terus meningkatkan koordinasi dengan seluruh ekosistem perumahan, mulai dari pemerintah daerah, pengembang, perbankan penyalur, hingga pemangku kepentingan lainnya. “Kami akan memperkuat koordinasi untuk meningkatkan realisasi penyaluran rumah subsidi di wilayah Kepulauan Nias,” ungkapnya optimis.
Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap masyarakat di Kepulauan Nias dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkualitas, sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan terluar Indonesia.