MEDAN — Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menerima langsung petugas Badan Pusat Statistik (BPS) di ruang kerjanya pada Rabu (17/6/2026). Kedatangan petugas tersebut merupakan bagian dari konfirmasi dan pemutakhiran data keluarga serta ekonomi. Kegiatan ini sekaligus menandai pencanangan sensus serentak di Sumatera Utara.
Surya menjawab seluruh pertanyaan petugas sensus secara kooperatif. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi petugas BPS yang turun langsung melakukan pendataan.
"Kami berterima kasih kepada petugas sensus yang sudah berkenan hadir di sini. Jika diperlukan untuk memperbarui atau melengkapi data lebih lanjut, kami juga mempersilahkan petugas untuk datang meninjau langsung ke kediaman," ujar Surya dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu.
Kepala BPS Sumut Asim Saputra menjelaskan, kunjungan ke pimpinan daerah merupakan tugas resmi untuk mengonfirmasi sekaligus memperbarui data ekonomi dan keluarga. "Tujuan kami adalah mengonfirmasi beberapa data mengenai ekonomi dan keluarga. Sifatnya adalah konfirmasi dan pembaruan dari data yang sebagian besarnya sebenarnya sudah ada pada kami," kata Asim.
Ia menambahkan, sensus keluarga tahun ini dilaksanakan bersamaan dengan sensus ekonomi yang digelar setiap sepuluh tahun sekali. Melalui kegiatan tersebut, BPS akan memetakan klasifikasi keluarga secara lebih rinci sekaligus memutakhirkan berbagai variabel ekonomi masyarakat.
"Pada sensus ini, kelompok keluarga akan diklasifikasikan hingga 40 kelompok. Sementara untuk sensus ekonomi, kami akan memastikan kembali variabel-variabelnya. Petugas kami saat ini sudah bergerak di lapangan, dan pelaksanaan sensus ini akan terus berlangsung hingga bulan Agustus 2026 mendatang," katanya.
Menurut Surya, kegiatan tersebut menjadi bagian dari pencanangan sensus keluarga dan ekonomi yang diawali dari pimpinan daerah. Setelahnya, pendataan akan dilaksanakan secara serentak kepada seluruh lapisan masyarakat di Sumatera Utara.
BPS Sumut menargetkan seluruh kepala keluarga di provinsi itu akan didata dalam sensus yang berlangsung sekitar dua bulan ke depan. Data yang terkumpul akan menjadi dasar perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi daerah.