MANDAILING NATAL — Lubang-lubang menganga di sepanjang jalur utama Panyabungan menuju Natal, atau rute trans-Pantai Barat Madina, kini menjadi pemandangan sehari-hari. Istilah “kopak-kapik” atau kubangan yang dalam bukan lagi sekadar keluhan, melainkan alarm sosial yang nyata bagi ribuan pengguna jalan.
Setiap hari, cerita kelam infrastruktur ini bergulir tanpa henti. Hari ini ada mobil terbalik, besoknya ambulans terpuruk di kubangan, dan lusa longsor menutup akses jalan. Isu ini telah menjadi menu wajib di media sosial dan bahan perbincangan hangat di “lopo” kopi hingga ruang keluarga warga.
Kontras pembangunan di Sumatera Utara kini sulit disembunyikan. Di Kabupaten Padang Lawas Utara, kawasan Sipiongot yang selama 81 tahun terisolasi dan identik dengan lumpur, disulap total menjadi koridor aspal mulus. Pemerintah Provinsi menggelontorkan dana fantastis lebih dari Rp 230 miliar untuk menuntaskan tiga paket kontrak raksasa di sana.
Rinciannya, penanganan Ruas Sipiongot–Batas Tapanuli Selatan senilai Rp 72 miliar, Ruas Hutaimbaru–Sipiongot senilai Rp 70,8 miliar, serta megaproyek Ruas Sipiongot–Batas Labuhanbatu senilai Rp 96 miliar. Pengerjaan fisiknya menderu cepat, melampaui target bulanan dengan pengerahan alat berat secara totalitas.
“Jika Pemprov mampu menggelontorkan ratusan miliar demi menghapus stigma daerah tertinggal di Paluta, mengapa kepekaan dan daya dobrak itu mendadak lumpuh ketika berhadapan dengan Mandailing Natal?” tulis Moechtar Nasution, Sekretaris Dewan Pendiri Gerep Institute (Pusat Kajian Madina), dalam analisisnya.
Masyarakat Madina tidak buta. Mereka memantau perkembangan daerah tetangga lewat media sosial. Ketika kontras visual antara aspal Sipiongot yang berkilau bersanding dengan foto truk amblas di Madina, yang terluka bukan hanya ban kendaraan, melainkan rasa keadilan sebuah masyarakat.
Ketimpangan alokasi dan kecepatan eksekusi ini memicu diskursus sosiologis yang serius. Warga mempertanyakan mengapa usulan perbaikan jalan provinsi di perbatasan selatan Sumut ini harus merangkak lambat di atas tumpukan kekecewaan, sementara di Sipiongot pembangunan bisa tegak berdiri kokoh tanpa sekat birokrasi.
Rasa kebahagiaan kolektif sebagai satu kesatuan provinsi, yang gubernurnya pernah dan kini dijabat orang Mandailing, akan terasa utuh andai masyarakat Madina tidak hanya menjadi penonton setia di media sosial. Mereka menuntut hak keadilan pembangunan yang sama rata di atas tanah kelahiran mereka sendiri.
Kondisi jalan yang kian memburuk di pertengahan 2026 ini bukan sekadar masalah kenyamanan. Kerusakan parah telah merenggut rasa aman warga yang melintas setiap hari. Kecelakaan akibat lubang dan jalan berlumpur menjadi risiko yang harus dihadapi, mengancam keselamatan jiwa dan menjadi beban ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada akses jalan tersebut.
Belum ada pernyataan resmi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara mengenai usulan perbaikan jalan di Mandailing Natal. Namun, desakan publik semakin nyaring, menuntut jawaban atas paradoks pembangunan yang terjadi di provinsi ini.