Kebijakan tersebut menempatkan penguatan wilayah Papua sebagai bagian penting dari upaya mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif, salah satunya lewat kesiapan kelembagaan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Progres pembangunan Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah yang digarap Direktorat Jenderal Cipta Karya kini mencapai 36,90% per 9 Agustus 2026, dengan target rampung Desember 2026.
Ketiga gedung tersebut mulai dibangun 20 Oktober 2025 oleh kontraktor PT Pembangunan Perumahan–PT Abdi Bumi Cendrawasih (KSO) dengan nilai kontrak Rp355,36 miliar dari APBN.
Menteri PU Dody menuturkan, "Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat."
Penataan kawasan pusat pemerintahan turut disiapkan, mulai dari gerbang kawasan, Gerbang Hiu Paus, Taman Kota Cenderawasih, ruang terbuka hijau, alun-alun, prasarana pendukung right of way (ROW), gedung pendukung, fasilitas pemadam kebakaran, hingga plambing dan elektrikal. Pekerjaan yang dimulai Desember 2025 tersebut sudah mencapai progres 25,34%, dengan aktivitas berupa penimbunan saluran eksisting, pengecoran box culvert, pondasi dan struktur Pos Pemadam Kebakaran, serta pengujian sand cone. Target penyelesaian penataan kawasan ditetapkan Desember 2026.
Aksesibilitas kawasan juga menjadi perhatian, mengingat lokasinya berjarak sekitar 15,5 kilometer dari Bandar Udara Douw Aturure dengan waktu tempuh sekitar 30 menit, serta sekitar 28,5 kilometer dari pusat Kabupaten Nabire dengan waktu tempuh sekitar 60 menit.
Kementerian PU menyebut rangkaian pembangunan ini sejalan dengan semangat PU 608 dalam menghadirkan infrastruktur yang bermanfaat nyata bagi masyarakat, termasuk di wilayah Papua.