Bobby Nasution Desak Kepastian TKD Rp1,1 Triliun untuk Sumut, Tito Karnavian Ungkap Tiga Skenario Anggaran 2027

Penulis: Saiful  •  Kamis, 13 Agustus 2026 | 09:09:31 WIB
Bobby Nasution menyoroti ketidakjelasan acuan alokasi TKD Rp1,1 triliun bagi daerah terdampak bencana di Sumatera Utara dalam penyusunan R-APBD 2027.

MEDAN — Ketidakjelasan acuan alokasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) menjadi persoalan serius bagi pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Pasalnya, sejumlah daerah tengah bersiap menyusun Rancangan APBD (R-APBD) 2027, sementara status pemulihan TKD untuk wilayah terdampak bencana belum mendapatkan kepastian dari pemerintah pusat.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan bahwa ketidakjelasan ini sangat menentukan perencanaan kegiatan di lapangan. Ia menyebut nilai pemulihan TKD untuk Sumut mencapai Rp1,1 triliun, sebuah angka yang krusial bagi kelangsungan program pembangunan daerah.

Pertanyaan Besar di Balik Penyusunan APBD 2027

Bobby menjelaskan, saat ini pemkab dan pemkot di Sumut tengah fokus menyelesaikan Perubahan APBD (P-APBD) 2026. Di saat yang sama, mereka juga harus bersiap memasuki tahapan penyusunan R-APBD 2027.

"Bagi kami daerah terdampak bencana yang kemarin TKD-nya dipulihkan, ini menjadi pertanyaan besar saat menyusun anggaran 2027. Apakah menggunakan anggaran murni 2026 sebelum TKD dikembalikan, atau setelah pemulihan TKD? Nilai Sumut itu sekitar Rp1,1 triliun, tentu ini sangat menentukan perencanaan kegiatan di lapangan," tegas Bobby.

Tiga Skenario TKD Nasional dari Kemendagri

Menanggapi kegelisahan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan usulan resmi kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas. Usulan tersebut mencakup tiga skenario alokasi TKD nasional untuk tahun 2027.

Ketiga skenario itu disiapkan setelah Kementerian Dalam Negeri melakukan exercise kebutuhan daerah. Rinciannya adalah skenario maksimal atau ideal sebesar Rp982 triliun, skenario moderat Rp932 triliun, dan skenario minimal Rp910 triliun.

Prioritas Daerah jika Ada Penambahan Alokasi

Meski keputusan akhir mengenai besaran TKD berada di tangan Presiden, Tito menyebut bahwa Kemendagri telah mengusulkan dua kelompok daerah yang menjadi prioritas. Penentuan ini akan mempertimbangkan kondisi APBN, target pendapatan negara, dan devisa.

Kepastian ini dinilai krusial bagi pemerintah daerah di Sumatera Utara. Tanpa kejelasan acuan anggaran, perencanaan kegiatan fisik maupun non-fisik di kabupaten dan kota berpotensi mengalami hambatan di awal tahun.

Reporter: Saiful
Sumber: bitvonline.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top