KABANJAHE — Pelayanan kesehatan di RSUD Kabanjahe tidak boleh terganggu oleh persoalan administratif maupun sengketa lahan yang masih berlangsung. Direktur RSUD Kabanjahe dr. Jasura Pinem menegaskan, prioritas utama manajemen dan seluruh tenaga medis adalah keselamatan serta kebutuhan masyarakat.
“Harapan kami, konflik ini dapat segera selesai sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak terganggu. Kami akan terus berupaya memberikan pelayanan yang optimal,” ujar Jasura di RSUD Kabanjahe, Jumat (24/7/2026).
Fungsi Strategis Rumah Sakit Pemerintah untuk Pasien Terlantar
Menurut Jasura, rumah sakit milik pemerintah memiliki fungsi strategis yang tidak seluruhnya bisa dilakukan rumah sakit swasta. Salah satunya, menangani pasien terlantar dan jenazah tanpa keluarga.
“Di situlah pemerintah harus hadir. Misalnya ada pasien yang sudah selesai dirawat tetapi tidak memiliki keluarga yang menjemput, atau ada penemuan jenazah tanpa identitas, maka rumah sakit pemerintah yang menangani. Itu merupakan bagian dari tanggung jawab negara,” katanya.
Layanan Cuci Darah Penuh, 9 Pasien Masuk Daftar Tunggu
RSUD Kabanjahe saat ini melayani 40 pasien aktif hemodialisa. Sembilan pasien lainnya masih masuk daftar tunggu karena kapasitas pelayanan telah penuh. Akibat keterbatasan itu, sejumlah pasien dari wilayah Mardinding dan Lau Baleng masih harus menjalani cuci darah di Medan maupun rumah sakit lain.
“Kami berharap ke depan kapasitas pelayanan bisa ditingkatkan agar masyarakat tidak perlu lagi dirujuk keluar daerah,” ujar Jasura.
Perkuat Layanan Jantung dan Inovasi Poli untuk Kurangi Antrean
RSUD Kabanjahe terus memperkuat layanan rujukan nasional, salah satunya sebagai rumah sakit rujukan HIV/AIDS. Saat ini, seorang dokter spesialis jantung sedang menjalani pendidikan fellowship di China dan ditargetkan kembali pada akhir tahun 2026 untuk memperkuat pelayanan penyakit jantung.
Rumah sakit juga telah memiliki dua dokter dengan pendidikan khusus di bidang hemodialisa. Untuk mengurangi antrean, manajemen menambah jadwal praktik dokter spesialis penyakit dalam sehingga setiap dokter kini membuka layanan di dua poli. “Tujuan kami sederhana, masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik,” kata Jasura.
UHC Jadi Tulang Punggung, Hampir 100 Persen Pasien Peserta BPJS
Program Universal Health Coverage (UHC) yang diterapkan Pemkab Karo tetap menjadi tulang punggung pelayanan. Menurut Jasura, hampir seluruh pasien yang dirawat merupakan peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai melalui skema UHC, baik dari APBD, pemerintah pusat, maupun provinsi.
“Hampir 100 persen pasien kami merupakan peserta BPJS. Bahkan pasien yang sedang dirawat saat ini hampir seluruhnya adalah peserta BPJS. Karena itu, pelayanan UHC harus tetap dipertahankan,” ujarnya.
Pembangunan Rumah Sakit Baru di Desa Lingga Masih Butuh Waktu
Jasura berharap percepatan pembangunan rumah sakit baru di Desa Lingga segera terealisasi. Namun, proyek tersebut masih membutuhkan waktu dan dukungan anggaran yang besar. Ia optimistis Pemkab Karo bersama Kementerian Kesehatan akan terus mendorong percepatan penyelesaiannya.
“Bagi kami yang terpenting adalah pelayanan kepada masyarakat jangan sampai terputus. Apa pun dinamika yang terjadi, masyarakat tetap harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” kata Jasura.
