MEDAN — Ketua Forum Pedagang Pasar Tradisional Kota Medan, Dedi Harvei Sahari, mendesak Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas untuk mengevaluasi kinerja Direktur Utama PUD Pasar Medan. Desakan ini menyusul belum adanya terobosan pembenahan pasar dan minimnya komunikasi dengan pedagang, khususnya di Pusat Pasar Medan.
Dalam orasinya, Dedi yang didampingi Sekretaris Jenderal M. Rasid Ridho Nasution dan Koordinator Lapangan Ibnu Khaldun menyebut sejumlah kerusakan di Pusat Pasar Medan hingga kini tak kunjung diperbaiki. Padahal, pasar ini disebut-sebut sebagai salah satu penyumbang pendapatan terbesar bagi PUD Pasar Medan.
Kerusakan yang Memicu Aksi Protes Pedagang
Dedi merinci sejumlah fasilitas yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut. Kerusakan yang disebutkan antara lain kebocoran atap di lantai III, pendingin ruangan (AC) yang tidak berfungsi, serta instalasi kabel listrik yang dinilai sudah memprihatinkan.
“Kondisi ini tidak sebanding dengan kontribusi yang kami bayarkan. Perhatian perbaikan fasilitas justru lebih banyak diberikan kepada pasar lain,” tegas Dedi di hadapan peserta aksi.
Ancaman Penundaan Pembayaran Kontribusi
Forum pedagang resmi mengajak seluruh pedagang di Pusat Pasar Medan untuk menunda pembayaran kontribusi sebagai bentuk aspirasi. Langkah ini diambil hingga tuntutan perbaikan fasilitas mendapat respons nyata dari pihak direksi PUD Pasar Medan.
“Kami akan terus melakukan aksi dan kontrol sosial hingga perbaikan sarana dan prasarana di Pusat Pasar Medan benar-benar direalisasikan,” ujar Dedi.
Ia juga menyoroti arahan Wali Kota Medan saat pelantikan direksi PUD Pasar yang menekankan pentingnya pengembangan pasar tradisional. Menurut Dedi, harapan tersebut belum sepenuhnya terwujud di Pusat Pasar Medan.
Tidak Ada Perwakilan Direksi yang Menemui Massa
Hingga aksi Mimbar Bebas Jilid II selesai, tidak ada perwakilan direksi PUD Pasar Medan yang hadir untuk memberikan tanggapan. Aksi berakhir dengan tertib tanpa insiden berarti.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, forum pedagang berencana menggelar aksi lanjutan dengan jumlah peserta yang lebih besar apabila tuntutan perbaikan sarana dan prasarana ini kembali diabaikan.
