MEDAN — KPPU Kanwil I menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Kajian Struktur Pasar dan Distribusi Semen di Provinsi Sumatera Utara pada Senin (10/8/2026). Forum ini menjadi langkah awal penelusuran lonjakan harga yang tidak wajar, sekaligus menjaring keluhan dari produsen, distributor, asosiasi pengusaha konstruksi, Polda Sumut, hingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumut.
Anggota KPPU, Budi Joyo Santoso, menegaskan bahwa forum ini belum masuk tahap penilaian terhadap pelaku usaha. "FGD ini belum mengarah pada penarikan kesimpulan atau penilaian terhadap pelaku usaha. KPPU masih dalam tahap mengumpulkan data terkait pasokan, rantai distribusi, pembentukan harga, serta peta persaingan," ujarnya saat membuka kegiatan secara daring, Kamis (13/8).
Angka di Lapangan Tak Sejalan dengan Kapasitas Produksi
Kepala Kanwil I KPPU, Ridho Pamungkas, menyoroti ketimpangan antara data makro dan realitas di pasar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juni 2026 mencatat kenaikan harga kelompok bangunan nasional sebesar 8,68 persen, sementara sektor transportasi naik 4,57 persen. Namun, di Sumut, harga semen melonjak signifikan hingga rentang 25–40 persen.
"Secara teori, kapasitas produksi nasional masih mencukupi. Namun di tingkat konsumen, pasokan justru terbatas secara bersamaan di berbagai merek. Kita perlu memetakan di titik mana terjadi bottleneck atau hambatan antara produsen dan konsumen," jelas Ridho.
Batu Bara, Mesin Rusak, dan Antrean Solar: Gangguan di Sisi Produsen
Dalam FGD tersebut, tiga produsen besar memaparkan kendala operasional yang mereka hadapi sepanjang Mei-Juni 2026. Indocement mengaku terkendala pengiriman semen dari Pulau Jawa ke Sumut melalui Pelabuhan Kuala Tanjung dan Belawan akibat masalah transportasi laut.
Semen Indonesia Group (SIG) mencatat penjualan di Sumut meningkat 16 persen hingga Juli 2026, salah satunya untuk pemulihan pascabencana di Aceh. Meski permintaan naik, SIG menghadapi tantangan produksi karena keterbatasan pasokan batu bara. Sementara itu, Semen Merah Putih sempat mengalami gangguan mesin pabrik serta kendala distribusi akibat antrean BBM solar di jalan raya.
Fokus Selanjutnya: Biaya Logistik dan Dwelling Time di Pelabuhan
KPPU Kanwil I akan mendalami struktur biaya dan mekanisme pembentukan harga dari hulu ke hilir. Penelusuran diarahkan ke jalur distribusi laut dengan melibatkan operator pelayaran, distributor, hingga PT Pelindo. Aspek yang diperiksa meliputi kapasitas angkutan, waktu tunggu (dwelling time), dan komponen biaya logistik yang berpotensi menjadi biang keladi kenaikan harga.
Ridho menekankan bahwa hingga saat ini KPPU belum menyimpulkan adanya pelanggaran persaingan usaha. Seluruh data yang terkumpul dari FGD ini akan diverifikasi lebih lanjut melalui kajian mendalam serta pemantauan langsung di lapangan.
