KISARAN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan memperkuat komitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel. Upaya ini dibahas dalam diskusi publik bersama Komisi II DPR RI dan Ombudsman RI yang berlangsung di Kantor Kecamatan Kota Kisaran Timur, Jumat (8/5/2026).
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Utara, Herdensi, mengungkapkan bahwa pelayanan publik di Kabupaten Asahan telah meraih predikat baik di tingkat provinsi. Hasil ini didasarkan pada penilaian tahun 2025 yang melibatkan survei langsung kepada masyarakat sebagai penerima layanan.
“Hasil tersebut diperoleh melalui penilaian Ombudsman dan survei langsung kepada masyarakat sebagai penerima layanan,” kata Herdensi.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan buah dari kolaborasi berkelanjutan dalam pengawasan dan evaluasi layanan. Meski sudah berada di kategori baik, Ombudsman tetap mendorong Pemkab Asahan untuk melakukan inovasi agar kualitas layanan semakin optimal dan memudahkan warga.
Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, menekankan bahwa adaptasi teknologi adalah kunci utama dalam pelayanan publik masa kini. Ia mendorong pemerintah daerah untuk segera mengintegrasikan sistem Satu Data agar proses administrasi menjadi lebih cepat dan tepat sasaran.
“Pelayanan publik harus dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Karena itu penerapan sistem Satu Data menjadi penting untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat,” tutur Doli.
Doli juga mengingatkan peran strategis Ombudsman dalam mengawasi setiap instansi pemerintah. Ia mengajak masyarakat dan aparatur sipil untuk mulai membiasakan diri dengan layanan berbasis digital guna memangkas birokrasi yang berbelit.
Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, mengapresiasi kinerja aparatur mulai dari tingkat desa, kelurahan, hingga kecamatan yang menjadi garda terdepan pelayanan. Ia berharap forum diskusi ini menjadi pemacu sinergi antarlembaga dalam memperbaiki sistem birokrasi di daerah.
“Saya berharap seluruh kepala lingkungan, lurah, dan camat terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam setiap urusan yang berkaitan dengan pelayanan publik,” ujar Taufik.
Pemerintah daerah menargetkan peningkatan standar fasilitas dan kemudahan akses administrasi agar masyarakat merasa lebih nyaman. Fokus utama ke depan adalah memastikan seluruh lapisan perangkat daerah mampu mengimplementasikan sistem pelayanan modern secara konsisten.