MEDAN — Pemprov Sumut memastikan rekrutmen CPNS 2026 mengacu pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/1553/M.SM.01.00/2026 yang terbit pada 12 Maret 2026. Seluruh OPD telah mengajukan usulan kebutuhan pegawai ke Badan Kepegawaian Daerah (Bapeg) Sumut melalui Surat Sekda tertanggal 17 Maret 2026.
Berdasarkan data yang dihimpun Bapeg Sumut, formasi tenaga pendidik atau guru menjadi sektor dengan kebutuhan paling besar. Hal ini mencerminkan fokus pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sumatera Utara secara menyeluruh.
Sekretaris Bapeg Sumut, Muhammad Taufik Tarigan, menyampaikan bahwa ribuan formasi yang dibuka merupakan bagian dari upaya penyegaran birokrasi dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Informasi ini dirilis dalam sesi keterangan pers di Lobby Dekranasda pada Kamis, 30 April 2026.
Hingga 8 April 2026, total ASN aktif di lingkungan Pemprov Sumut tercatat sebanyak 35.838 orang. Dari jumlah tersebut, 2.268 pegawai telah melalui tahap penilaian kompetensi atau assessment center untuk memetakan kualitas sumber daya manusia.
Rincian profil ASN yang telah mengikuti penilaian kompetensi meliputi 42 orang di Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, 331 Pejabat Administrator, 618 Pejabat Pengawas, serta 251 Jabatan Fungsional (JF) Ahli Madya dan 527 JF Ahli Muda. Selain itu, terdapat 396 JF Ahli Pertama, 30 JF Mahir, dan 73 Tenaga Pelaksana.
Pendataan ini dilakukan agar pemerintah memiliki gambaran jelas mengenai peta kekuatan personel saat ini. Hal tersebut sangat krusial dalam menentukan arah kebijakan manajemen ASN ke depan.
Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Bapeg Sumut, Muhammad Yusuf Siregar, menjelaskan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terkait kesiapan finansial rekrutmen ini. Proses pengusulan ke pemerintah pusat terus dimatangkan agar seleksi berjalan lancar.
Berikut fakta singkat mengenai pembukaan CPNS Sumut 2026:
Pemprov Sumut berharap program ini dapat menciptakan tata kelola birokrasi yang lebih akuntabel dan transparan, serta menjadi peluang bagi lulusan terbaik untuk berkontribusi di pemerintahan daerah.