MEDAN — Seorang warga bernama Eva, dari Jalan Perdamaian 1, Kelurahan Sitirejo III, tak kuasa menahan tangis saat bercerita di depan Dodi dan perwakilan Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan Kota Medan. Ia mengungkapkan pengalaman pahitnya saat keponakannya yang masih balita meninggal dunia setelah diduga terlambat mendapat penanganan medis di sebuah rumah sakit di kawasan Medan Amplas.
Menurut Eva, hambatan utama saat itu adalah persoalan administrasi kepesertaan BPJS. “Anak itu sudah sesak napas, tetapi kami diminta melengkapi berkas dulu. Kami tunggu dokter sampai satu setengah jam tanpa ada penanganan awal atau pemberian oksigen,” ujarnya dengan suara bergetar.
Ia menambahkan, oksigen baru dipasang setelah pihak keluarga menyerah dan memutuskan membayar jalur umum. “Kami sangat kecewa, jangan karena kami pakai BPJS pemerintah, kami seolah dioper-oper dan diabaikan,” sesalnya.
Tak hanya di rumah sakit, Eva juga mengaku sempat ditolak saat hendak berobat ke Puskesmas Amplas. Petugas puskesmas beralasan kartu BPJS Kesehatan miliknya masih terdaftar di fasilitas kesehatan (faskes) Medan Sunggal. Ia mempertanyakan sisi kemanusiaan petugas yang dinilai terlalu kaku terhadap aturan administrasi di saat warga sedang sakit.
Menanggapi keluhan itu, perwakilan Dinas Kesehatan Kota Medan, Dona Simbolon, memberikan klarifikasi. Dona menegaskan bahwa Kota Medan telah menerapkan program Universal Health Coverage (UHC). Artinya, seluruh warga berhak mendapat layanan kesehatan gratis hanya dengan menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga (KK) Medan yang telah aktif minimal tiga bulan.
Dona mengimbau masyarakat proaktif memutakhirkan data administrasi kependudukan (adminduk) dan memindahkan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) BPJS sesuai domisili terkini sebelum jatuh sakit. Ia pun langsung menyatakan kesiapan membantu memindahkan faskes BPJS Eva ke Puskesmas Amplas serta memfasilitasi pengurusan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk balitanya.
Kritik tajam juga datang dari Perlindungan Sinaga, warga Jalan Selamat Lirus Gang Horas. Ia mengungkapkan banyak lansia di lingkungannya—yang lokasinya persis di belakang Kantor Lurah—justru tidak pernah tersentuh bantuan sosial. Ia mempertanyakan transparansi syarat dan prosedur pendaftaran agar para lansia itu bisa segera mendapatkan haknya.
Senada dengan Perlindungan, Saulina Siagian, warga Jalan Syahrudin, menyoroti ketidakakuratan data desil kemiskinan. Ia mengkritik keras adanya warga kurang mampu yang justru masuk dalam kategori Desil 6 (menengah ke atas), sehingga tidak bisa menerima bansos. “Saat warga mencoba mengurus perbaikan data, pihak kelurahan sering kali melempar tanggung jawab ke Dinas Sosial, membuat masyarakat bingung,” katanya.
Saulina mendesak pemerintah memberikan kejelasan alur birokrasi untuk menurunkan status desil tersebut ke kategori 1 atau 2 agar warga miskin bisa terdata dengan benar. Menanggapi hal itu, Dona Simbolon berjanji akan membantu warga memperbaiki status ekonomi (desil) agar bansos tepat sasaran.
Melalui momentum Sosperda ini, Anggota DPRD Medan Dodi Robert Simangunsong menegaskan komitmennya mengawal ketat pelayanan kesehatan di Kota Medan. Politisi muda Partai Demokrat ini berjanji mengevaluasi kinerja faskes dan rumah sakit agar selalu memprioritaskan keselamatan jiwa pasien di atas urusan administrasi atau status kepesertaan BPJS.
Dodi juga mengaku siap membantu warga yang ingin mendapatkan bantuan PKH Makmur dari Pemko Medan, asalkan segala administrasi dan persyaratan dilengkapi sesuai prosedur. Ia juga siap memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan bantuan kursi roda dari Dinas Sosial Kota Medan.