SUMATERA UTARA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan laporan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam rapat peningkatan kualitas layanan MBG dan SPPG Terpencil. Rapat itu dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan para pejabat terkait.
Jual Beli Titik dan Pelanggaran Tata Kelola
"Terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Laporan Ibu Nanik tadi barusan," kata Zulhas kepada wartawan usai rapat.
Dengan pembengkakan ini, kata Zulhas, pemborosan anggaran untuk insentif dapur SPPG diperkirakan lebih dari Rp 1 triliun per bulan. "Berarti kalau 1 tahun berapa itu, Rp 12 triliun. Nah ini, maka perlu penataan agar bisa diperbaiki dan diselesaikan," ujarnya.
Selain soal jumlah dapur, ditemukan pula banyak SPPG yang melanggar aturan penyediaan bahan baku. Tata kelola mengharuskan SPPG mengambil bahan dari desa setempat, seperti Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, atau usaha mikro dan kecil. "Ini juga ditemukan banyak yang tidak sesuai dengan tata kelola," tutur Zulhas.
Penataan Ulang dan Ancaman Penutupan
Pemerintah memutuskan menata ulang program MBG dalam waktu satu bulan. Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan, potensi penutupan dapur yang membengkak itu pasti mengarah ke sana, meski belum bisa diputuskan hari ini. "Pasti arahnya ke sana dong (penutupan), tetapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak, namanya sedang ditata," ucap Prasetyo.
Pengecekan akan dilakukan terhadap setiap SPPG yang tidak menjalankan standar operasional prosedur (SOP). "Jadi kita juga tidak bisa langsung mengambil kesimpulan hanya mengacu kepada angka-angka," kata Prasetyo. Selama masa perbaikan, ia meminta BGN tetap memberikan layanan terbaik.
Prioritas untuk Daerah 3T dan Insentif Dapur
Objek penataan ulang mencakup distribusi motor listrik, sasaran penerima MBG, hingga insentif Rp 6 juta per hari untuk SPPG. "Semua nanti akan kita lihat. Tidak hanya masalah motor, yang lain-lain juga semua kita lihat," kata Prasetyo.
Pemerintah akan melakukan refocusing penerima MBG dengan mengurangi distribusi ke sekolah-sekolah yang tidak masuk prioritas. Kelompok penerima akan diutamakan untuk masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). "Ada klaster-klaster yang memang harus kita tata ulang dan benahi," papar Prasetyo.
Zulhas bersyukur Presiden Prabowo Subianto telah mengganti struktur kepemimpinan BGN. "Akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya, diganti dengan manajemen yang baru," kata dia.
