MEDAN — Alat berat mulai bergerak di sejumlah titik di Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi di bawah kepemimpinan Bobby Nasution mengalokasikan anggaran jumbo untuk infrastruktur tahun depan, mencakup pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan strategis, hingga penghubung wilayah terisolir.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Suarasumut.id, total anggaran mencapai Rp 1,372 triliun. Rinciannya, Rp 672,22 miliar untuk pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan strategis, Rp 320,2 miliar untuk membuka jalan penghubung kawasan terisolir, dan Rp 137 miliar khusus penanganan infrastruktur pascabencana. Afirmasi pembangunan Kepulauan Nias juga masuk dalam paket ini.
Kondisi Jalan Mantap Baru 74,12 Persen
Agresivitas belanja ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi faktual jalan di Sumut. Data Pemprov Sumut menunjukkan jalan dalam kondisi mantap baru mencapai 74,12 persen atau sekitar 3.006 kilometer. Sisanya, 25,88 persen masih dalam kondisi rusak ringan hingga berat.
Artinya, kebutuhan akan infrastruktur dasar memang mendesak. Biaya distribusi yang mahal akibat jalan rusak selama ini menjadi keluhan klasik pelaku usaha di kawasan pantai barat dan pedalaman. Namun, pembenahan jalur distribusi ini menyisakan satu pertanyaan struktural yang belum terjawab.
Setelah Jalan Mulus, Ekonomi Baru Apa yang Lahir?
Kekhawatiran yang mengemuka di kalangan pengamat dan publik adalah soal hilirisasi. Sumut dinilai mulai kehilangan daya hentak ekonomi jika hanya berfokus pada perbaikan jalan. Provinsi lain seperti Maluku Utara dan Sulawesi Tengah sudah melompat lewat industrialisasi mineral dan nikel. Kepulauan Riau bergerak lewat manufaktur dan kawasan industri Batam.
Pertanyaan-pertanyaan strategis mulai mencuat: di mana pusat hilirisasi sawit Sumut? kawasan agroindustri pantai baratnya di mana? pelabuhan industrinya mau dibawa ke mana? Tanpa jawaban atas pertanyaan itu, jalan hanya akan mempercepat arus barang keluar daerah, bukan mempercepat kemajuan daerah itu sendiri.
Sinyal Baru untuk Pantai Barat Sumut
Yang menarik, pembangunan kali ini mulai memberi sinyal bahwa pantai barat Sumut perlahan masuk radar strategis. Selama bertahun-tahun, orbit ekonomi Sumut bertumpu di Medan, Belawan, Deli Serdang, dan pantai timur. Daerah seperti Mandailing Natal (Madina) lebih sering diposisikan sebagai penghasil bahan mentah atau sekadar penerima proyek.
Padahal, Madina kini memiliki fondasi yang tidak kecil: Bandara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, rencana Pelabuhan Palimbungan, wacana KEK Batahan, serta potensi energi dan perkebunan. Konektivitas jalan yang makin terbuka menjadi syarat dasar untuk menjadikan kawasan ini pusat pertumbuhan baru.
Fakta Singkat: Alokasi Infrastruktur Sumut 2026
- Total anggaran: Rp 1,372 triliun untuk pembangunan dan peningkatan jalan.
- Target fisik: 141 kilometer jalan baru melalui program PHTC dan Proyek Strategis Daerah (PSD).
- Alokasi khusus: Rp 320,2 miliar untuk membuka jalan penghubung wilayah terisolir dan kawasan strategis.
- Kondisi eksisting: Jalan mantap baru 74,12 persen atau 3.006 kilometer dari total jaringan.
Penyakit Lama: Banyak Proyek, Minim Desain Ekonomi
Di sinilah penyakit lama pembangunan daerah sering muncul. Bandara berdiri tanpa industri. Pelabuhan dibangun tanpa rantai produksi. Jalan dibuka tanpa hilirisasi. Akibatnya, pembangunan tampak sibuk, tetapi ekonomi rakyat tetap berjalan di tempat.
Pemerintah Provinsi Sumut masih punya waktu untuk merancang cetak biru ekonomi yang lebih jelas. Jika tidak, Rp 1,3 triliun hanya akan menjadi ongkos besar untuk memindahkan barang, bukan untuk melompatkan kesejahteraan rakyat.
