SUMATERA UTARA — Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen percepatan pengembangan 100 GW PLTS sebagai bagian dari transisi energi nasional menuju kemandirian energi. Target ini pertama kali digagas pada Juni 2025 dan kembali ditegaskan dalam KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, pada Jumat (8/5). Pemerintah bahkan membidik program tersebut rampung sebelum 2029.
Dalam rancangannya, 80 GW PLTS akan dibangun secara tersebar dan 20 GW sisanya bersifat terpusat. Target ini menjadi pilar utama untuk menekan impor BBM, mengatasi krisis energi jangka pendek, serta mencapai net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
Tiga Agenda Prioritas yang Jadi Kunci Awal
IESR menilai masa kritis program ini ada di periode awal atau take-off period. Selain membangun tata kelola, pemerintah perlu memprioritaskan program quick wins yang langsung mengurangi konsumsi minyak diesel, membuka investasi, dan meningkatkan akses listrik bersih.
Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, dalam diskusi media di Jakarta, Jumat (29/5/2026), mengidentifikasi tiga agenda prioritas. Pertama, percepatan program dedieselisasi. Kedua, akselerasi PLTS atap dan Battery Energy Storage System (BESS). Ketiga, pengembangan model pengelolaan PLTS desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau BUMDes.
“Ketiga agenda ini penting karena dapat menjadi bukti awal bahwa program PLTS 100 GW bukan hanya ambisi kapasitas, tetapi juga strategi transformasi sistem energi secara nyata,” ujar Fabby.
Dedieselisasi: Peluang Besar yang Masih Mandek
Program dedieselisasi dinilai sebagai pintu masuk paling strategis. PLN mencatat masih ada sekitar 3.996 generator diesel di 1.234 lokasi terpencil dalam RUPTL 2025-2034. Targetnya, pasokan listrik dari PLTD berkurang 80 persen pada 2030.
Namun, proses pengadaan proyek ini belum berjalan mulus. Lelang pada 2022 minim peminat, sementara penandatanganan Letter of Intent (LoI) dengan konsorsium pada 2023 masih terganjal persetujuan tarif. Hingga kini, Keputusan Menteri ESDM yang mengatur harga batas atas untuk proyek dedieselisasi berbasis PLTS dan BESS juga belum terbit.
IESR mendorong pemerintah meninjau ulang mekanisme pengadaan. Salah satu solusinya adalah bundling proyek secara selektif di wilayah dengan cakupan kecil tapi kapasitas besar. Pendekatan ini bisa menekan kompleksitas logistik, meningkatkan skala keekonomian, dan membuat proyek lebih bankable.
Selain itu, IESR menyoroti peluang fat burning di sistem kelistrikan besar. Konsumsi BBM PLN masih mencapai 4 juta kiloliter per tahun dengan biaya tinggi. Penggantian sebagian peran PLTD dengan PLTS dan BESS bisa menjadi strategi penghematan signifikan, selama mekanisme pengadaannya jelas.
PLTS Desa: Bukan Sekadar Pasang Panel
Fabby menekankan bahwa program listrik desa harus menyentuh kegiatan ekonomi produktif. KDKMP atau BUMDes bisa menjadi pengelola, pemilik aset, atau penyedia layanan energi. Namun, kapasitas kelembagaan, modal, dan pasar tiap desa berbeda.
Karena itu, model pengelolaan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa. IESR mengingatkan agar pemerintah tidak menerapkan pendekatan seragam, melainkan merancang skema yang fleksibel sesuai kebutuhan lokal.
Keberhasilan program 100 GW PLTS, menurut IESR, tidak hanya diukur dari megawatt yang terpasang. Lebih dari itu, program ini harus menjadi bukti bahwa transisi energi di Indonesia bisa berjalan cepat, inklusif, dan memberi dampak langsung ke masyarakat.
